Ketika Negara Mulai Mengambil Alih Bitcoin: Kasus Penyitaan 127.271 BTC Membuka Era 'Kedaulatan On-chain'

Sebuah gugatan dari Pengadilan Federal Distrik Timur New York, Amerika Serikat, telah menimbulkan gelombang besar di dunia kripto.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan dakwaan pidana terhadap pendiri Prince Group Kamboja, Chen Zhi, dan mengajukan permohonan penyitaan atas 127.271 BTC yang dikendalikannya, dengan nilai pasar sekitar 15 miliar dolar AS, menjadikannya kasus penyitaan bitcoin terbesar di dunia oleh otoritas hukum.

“Tindakan penyitaan aset virtual paling signifikan dalam sejarah.” Demikian pernyataan Departemen Kehakiman dalam pengumuman yang sangat memperingatkan. Selain itu, pihak resmi secara khusus menekankan bahwa BTC ini tidak disimpan di platform perdagangan, melainkan telah lama disimpan oleh Chen Zhi sendiri melalui dompet pribadi non-custodial. Hal ini tampaknya menggoyahkan keyakinan inti komunitas kripto: “Menguasai private key, aset tidak dapat disita.”

Faktanya, meskipun tanpa membobol algoritma enkripsi, pemerintah Amerika Serikat tetap dapat menyelesaikan “transfer yudisial” aset melalui prosedur hukum. Melalui pelacakan on-chain dan kerja sama internasional, aparat penegak hukum berhasil mengunci bitcoin yang tersebar di berbagai alamat namun semuanya dikendalikan oleh Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan, secara sah memindahkan aset tersebut ke alamat yang dikendalikan pemerintah Amerika Serikat, memasuki prosedur kustodian yudisial, dan menunggu putusan penyitaan perdata akhir.

Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan “Prince Group” sebagai organisasi kriminal transnasional, dan menjatuhkan sanksi terhadap 146 individu serta entitas terkait; Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) berdasarkan Patriot Act, menetapkan Huione Group sebagai “objek perhatian utama pencucian uang”, melarang aksesnya ke sistem kliring dolar AS. Inggris juga secara bersamaan membekukan aset dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap Chen Zhi serta anggota keluarganya.

Dalam konteks pasar kripto, momen ini sangat simbolis. Ini bukan hanya penegakan hukum terhadap satu kelompok kriminal, tetapi juga demonstrasi terbuka kekuasaan negara dalam mengendalikan aset on-chain. 127.271 BTC—angka yang cukup untuk mengubah sentimen pasar dan arah regulasi—telah tercatat dalam sejarah regulasi bitcoin sebagai penanda penting.

Dari Pengusaha Fujian ke Kekaisaran Penipuan: Tata Kelola Modal Chen Zhi dan Kejahatan Terindustrialisasi​

Surat dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap sisi lain dari Chen Zhi dan Prince Group miliknya.

Dalam laporan media Asia Tenggara, Chen Zhi pernah disebut sebagai “orang baru kaya Kamboja”, dan Prince Group yang dikendalikannya juga dipromosikan sebagai konglomerat multinasional yang bergerak di bidang properti, keuangan, dan lain-lain. Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh adanya “logika operasi dua lapis”: di luar tampak sebagai kerajaan bisnis legal, di dalam adalah sistem pengendalian dana dan kliring yang melayani hasil penipuan.

Chen Zhi berasal dari Fujian, dan pada masa mudanya sukses di Kamboja melalui industri perjudian dan properti. Setelah memperoleh kewarganegaraan Kamboja pada 2014, ia dengan cepat mendapatkan berbagai izin pengembangan dan lisensi keuangan melalui hubungan politik dan bisnis. Setelah itu, ia tidak berhenti pada bisnis lokal, melainkan membangun struktur aset lintas negara yang kompleks melalui pendirian perusahaan di British Virgin Islands, struktur holding di Singapura, dan diduga memiliki identitas Inggris, sehingga menciptakan hambatan antar yurisdiksi hukum. Pada April 2024, Raja Kamboja bahkan mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengangkat Chen Zhi sebagai penasihat Ketua Senat Hun Sen, menunjukkan akar politik dan bisnisnya yang dalam di sana.

Pada 19 April 2024, Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan Dekrit Kerajaan, mengangkat Chen Zhi, Ketua Prince Group, sebagai penasihat Ketua Senat Kamboja, Pangeran Hun Sen

Menurut dakwaan, sistem penipuan telekomunikasi yang dibangun Chen Zhi di Kamboja dijalankan secara “terindustrialisasi”. Dokumen Departemen Kehakiman berulang kali menyebut konsep “taman industri” dan “peternakan ponsel”, dengan pola operasi yang sangat sistematis:

• ​Basis fisik​: “Taman industri” didaftarkan dengan dalih outsourcing layanan, namun sebenarnya dikelola secara tertutup.
• ​Kontrol tenaga kerja​: Pekerja asing yang “direkrut dengan gaji tinggi” seringkali mengalami pembatasan kebebasan setelah masuk.
• ​Operasi standar​: Operator mengelola ratusan “jalur relasi” per orang, menggunakan skrip seragam untuk bujukan sosial dan panduan investasi, prosesnya mirip manajemen hubungan pelanggan.
• ​Penyamaran teknologi​: “Peternakan ponsel” menggunakan banyak kartu SIM dan proxy IP untuk menciptakan identitas virtual dan lokasi geografis, menyembunyikan sumber asli.

Ini bukan kelompok penipuan tradisional yang sporadis, melainkan “pabrik penipuan on-chain” dengan pembagian kerja yang jelas. Semua dana hasil penipuan akhirnya masuk ke lapisan perantara keuangan Prince Group. Menurut laporan, hasil kejahatan Chen Zhi digunakan untuk konsumsi mewah, termasuk membeli jam tangan mewah, yacht, jet pribadi, bahkan lukisan Picasso yang dilelang di New York.

Struktur dua lapis bisnis Prince Group

​Pelacakan Dana: Dari Perampokan Hacker hingga Pencucian Penipuan

Asal-usul 127.271 BTC dalam kasus ini sangat kompleks. Menurut laporan lembaga analisis on-chain seperti Elliptic dan Arkham Intelligence, bitcoin ini sangat berkaitan dengan insiden pencurian besar pada 2020 terhadap perusahaan pertambangan bernama “LuBian”.

Catatan menunjukkan, pada Desember 2020, dompet inti LuBian mengalami transfer abnormal, sekitar 127.426 BTC dicuri. Bahkan terdapat transaksi kecil berisi pesan dari LuBian ke alamat hacker di on-chain: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Setelah itu, dana besar ini lama tidak aktif, hingga pertengahan 2024 mulai bergerak, dan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan klaster dompet yang dikendalikan Prince Group. (Update terbaru: Pada 15 Oktober, dompet terkait LuBian memindahkan seluruh 9.757 BTC senilai 1.1 miliar dolar AS setelah tiga tahun tidak aktif)

Ini berarti, investigasi mengungkap bukan sekadar rantai “penipuan-pencucian uang”, melainkan jalur yang lebih kompleks: ​​“Perampokan hacker terhadap tambang→bersembunyi lama→masuk ke pool dana organisasi kriminal→berusaha dicuci melalui pertambangan dan perdagangan OTC”​. Temuan ini meningkatkan kompleksitas kasus: melibatkan serangan hacker dan celah keamanan pertambangan, serta mengungkap bagaimana jaringan pertukaran abu-abu menyerap dan menyembunyikan dana besar dengan sumber tidak jelas.

Bagaimana Bitcoin Disita?

Bagi industri kripto, dampak mendalam kasus ini bukan sekadar menjatuhkan seorang pemimpin penipuan, tetapi juga karena lembaga hukum dan intelijen mendemonstrasikan secara lengkap proses penanganan aset on-chain: ​Pelacakan on-chain → Pemblokiran finansial → Pengambilalihan yudisial. Ini adalah siklus tertutup nyata yang menghubungkan “kemampuan pelacakan on-chain” dan “kekuasaan yudisial tradisional” secara mulus.

Langkah pertama: Pelacakan on-chain—mengunci “wadah dana”​​

Anonimitas bitcoin sering disalahpahami. Faktanya, blockchain adalah buku besar publik, setiap transaksi meninggalkan jejak. Grup Chen Zhi mencoba mencuci uang dengan pola klasik “spray-funnel”: dana dari dompet utama disebar ke banyak alamat perantara seperti menyiram air, setelah singgah sebentar, kembali digabungkan ke beberapa alamat inti seperti sungai kecil mengalir ke sungai besar.

Operasi ini tampak rumit, namun dari sudut pandang analisis on-chain, pola “penyebaran-penggabungan” yang sering justru membentuk ciri khas grafik. Lembaga investigasi (seperti TRM Labs, Chainalysis) menggunakan algoritma klaster untuk memetakan “peta aliran dana” secara akurat, dan akhirnya membuktikan: alamat yang tampak tersebar ini semuanya mengarah ke satu entitas pengendali—Prince Group.

Langkah kedua: Sanksi finansial—memutus “jalur pencairan”​​

Setelah mengunci aset on-chain, otoritas Amerika Serikat segera memulai sanksi finansial ganda:

• ​Sanksi OFAC Departemen Keuangan​: Chen Zhi dan entitas terkait dimasukkan dalam daftar, institusi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dilarang bertransaksi dengan mereka.
• ​FinCEN §311​: Entitas kunci ditetapkan sebagai “objek perhatian utama pencucian uang”, sepenuhnya memutus akses mereka ke sistem kliring dolar AS.

Sampai di sini, bitcoin ini meski masih dapat dikendalikan dengan private key di on-chain, namun atribut nilainya yang paling penting—“kemampuan ditukar menjadi dolar AS”—telah dibekukan.

Langkah ketiga: Pengambilalihan yudisial—menyelesaikan “transfer kepemilikan”​

Penyitaan akhir tidak mengandalkan pembobolan private key secara paksa, melainkan aparat penegak hukum melalui prosedur hukum (seperti perintah pengadilan) langsung mengambil alih “hak tanda tangan” aset. Ini berarti aparat berhasil memperoleh mnemonic, private key, atau mengendalikan hardware wallet, sehingga dapat seperti pemilik asli, melakukan transaksi transfer yang sah dan memindahkan bitcoin ke alamat yang dikendalikan pemerintah.

Namun, dalam kasus Chen Zhi, pemerintah Amerika Serikat belum mengumumkan detail lengkap tentang bagaimana mereka memperoleh private key, sehingga di komunitas juga ada spekulasi, berdasarkan bocornya celah keamanan Lubian.com sebelumnya, bahwa aparat memanfaatkan celah tersebut untuk membobol private key.

Saat transaksi ini dikonfirmasi oleh jaringan blockchain, “kepemilikan hukum” dan “kendali on-chain” pun bersatu. Hak kepemilikan 127.271 BTC ini, secara teknis dan hukum, resmi berpindah dari Chen Zhi ke tangan pemerintah Amerika Serikat. Kombinasi langkah ini dengan jelas menunjukkan: di hadapan kekuasaan negara, “aset on-chain tidak dapat disita” bukanlah mutlak.

Setelah Disita, Ke Mana Bitcoin Akan Pergi?

Saat 127.271 BTC berpindah dari dompet kerajaan penipuan ke “U.S. Government Controlled Wallet”, muncul pertanyaan yang lebih strategis: ke mana akhirnya aset besar ini akan diarahkan, dan bagaimana pemerintah Amerika Serikat memposisikan bitcoin—sebagai “barang bukti” yang harus segera diuangkan, atau “aset strategis” yang bisa dimiliki negara?

Secara historis, pemerintah Amerika Serikat menangani aset digital yang disita dengan beberapa cara. Dalam kasus Silk Road, bitcoin dialihkan ke investor institusi swasta melalui lelang publik setelah proses hukum selesai, misalnya Tim Draper adalah salah satu pembeli lelang. BTC hasil tebusan Colonial Pipeline setelah berhasil direbut kembali, sementara disimpan di akun pemerintah untuk keperluan bukti kasus dan pencatatan Departemen Keuangan. Untuk FTX, statusnya masih dalam tahap kustodian yudisial, dan pemerintah belum secara resmi mengonfirmasi aset yang disita menjadi milik negara, sebagian besar aset secara teori harus digunakan untuk kompensasi pengguna dalam proses likuidasi kreditur, bukan langsung masuk ke cadangan negara.

Berbeda dengan cara di atas yang menangani bitcoin hasil sitaan melalui lelang publik (seperti kasus Silk Road), kasus ini menghadapi variabel kunci: ​Pada Maret 2025, Gedung Putih Amerika Serikat telah menandatangani perintah eksekutif untuk membangun mekanisme “cadangan strategis bitcoin”.​​ Ini berarti, BTC dalam kasus Chen Zhi kemungkinan besar tidak akan dilelang secara sederhana, melainkan langsung dijadikan aset cadangan yang dimiliki negara.

Dengan demikian, Amerika Serikat sedang membangun “siklus tertutup regulasi aset on-chain” yang belum pernah ada sebelumnya: mengunci target melalui pelacakan on-chain—memutus ekspor fiat dengan sanksi—menyelesaikan perampasan kepemilikan hukum melalui proses yudisial—akhirnya memindahkan aset ke kendali pemerintah. Inti dari proses ini bukan membatasi sirkulasi pasar, melainkan mendefinisikan ulang kepemilikan sah atas “kendali kunci”.

Begitu proses yudisial mengonfirmasi aset sebagai hasil kejahatan, sifatnya pun berubah dari “kripto yang dikendalikan individu” menjadi “sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi negara”.

Dengan perpindahan 127.271 BTC ini, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat dengan kepemilikan bitcoin terbanyak di dunia.​​ Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menandakan era kekuatan negara dalam pengelolaan sistematis aset on-chain telah dimulai.