Berita

ChainCatcher melaporkan bahwa Senat Filipina sedang meninjau RUU No. 1330, yang diajukan oleh Senator Paolo Benigno “Bam” Aquino IV pada akhir Agustus, dengan rencana mengalokasikan sekitar 8,6 juta dolar AS untuk mencatat anggaran negara di blockchain, bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran pemerintah dan menekan korupsi. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran publik yang kuat terkait dugaan pelanggaran pada proyek infrastruktur senilai sekitar 9,2 miliar dolar AS. Namun, beberapa pakar hukum menyatakan kekhawatirannya. Mantan Jaksa Agung Filipina, Florin Hilbay, memperingatkan bahwa penggunaan teknologi blockchain saja tidak secara otomatis mendorong transparansi atau mencegah korupsi, bahkan bisa menyederhanakannya menjadi “alat pemasaran”. Pakar hukum teknologi, Russell Geronimo, menyoroti bahwa masalahnya bukan pada kurangnya buku besar yang tidak dapat diubah, melainkan lemahnya pengawasan pengadaan, audit, dan mekanisme perlindungan pelapor. Asosiasi Pengacara Fintech Filipina juga mengingatkan bahwa jika infrastruktur blockchain dikendalikan oleh entitas swasta, hal ini dapat menyebabkan privatisasi data publik secara de facto. Mereka menyarankan agar pemerintah tetap memegang kepemilikan dan kendali atas data anggaran, serta menggunakan protokol open source untuk mencegah vendor lock-in dan monopoli.